SURABAYA : SEJARAH dan ARTI LOGO

•April 15, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

lg-ktsurabaya1

SEJARAH

Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan I, berangka 1358 M. Dalam prasati tersebut terungkap bahwa Surabaya (churabhaya) masih berupa desa ditepian sungai Brantas sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang sungai Brantas.

Surabaya (Surabhaya) juga tercantum dalam pujasastra Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca tentang perjalanan pesiar baginda Hayam Wuruk pada tahun 1365 dalam pupuh XVII (bait ke-5, baris terakhir).

Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka tahun 1358 M (prasasti Trowulan) & 1365 M (Negara Kertagama), para ahli menduga bahwa Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tsb.

Menurut hipotesis Von Faber, Surabaya didirikan tahun 1275 M oleh Raja Kertanegara sebagai tempat pemukiman baru bagi prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan tahun 1270 M. Hipotesis yang lain mengatakan bahwa Surabaya dulu bernama Ujung Galuh.

Versi lain mengatakan bahwa nama Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup dan mati Adipati Jayengrono dan Sawunggaling. Konon setelah mengalahkan tentara Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah kraton di Ujunggaluh, dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama karena menguasai ilmu Buaya, Jayengrono makin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu Sura. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Sungai Kalimas dekat Paneleh. Perkelahian adu kesaktian itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam dan berakhir dengan tragis, karena keduanya meninggal kehabisan tenaga.

Kata “Surabaya” juga sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air, antara tanah dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan Suro (Sura) dan Boyo (Baya atau Buaya), yang menimbulkan dugaan bahwa nama Surabaya muncul setelah terjadinya peperangan antara ikan Sura dan Buaya (Baya).

Supaya tidak menimbulkan kesimpang-siuran dalam masyarakat maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dijabat oleh Bapak Soeparno, mengeluarkan Surat Keputusan No. 64/WK/75 tentang penetapan hari jadi kota Surabaya. Surat Keputusan tersebut menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai tanggal hari jadi kota Surabaya. Tanggal tersebut ditetapkan atas kesepakatan sekelompok sejarawan yang dibentuk oleh pemerintah kota bahwa nama Surabaya berasal dari kata “sura ing bhaya” yang berarti “keberanian menghadapi bahaya” diambil dari babak dikalahkannya pasukan Mongol oleh pasukan Jawa pimpinan Raden Wijaya pada tanggal 31 Mei 1293.

Tentang simbol kota Surabaya yang berupa ikan sura dan buaya terdapat banyak sekali cerita. Salah satu yang terkenal tentang pertarungan ikan sura dan buaya diceritakan oleh LCR. Breeman, seorang pimpinan Nutspaarbank di Surabaya pada tahun 1918.

ARTI LOGO

Lambang Kota Surabaya yang berlaku sampai saat ini ditetapkan oleh DPRS Kota Besar Surabaya dengan Putusan no. 34/DPRDS tanggal 19 Juni 1955, diperkuat dengan Keputusan Presiden R.I. No. 193 tahun 1956 tanggal 14 Desember 1956 yang isinya :

Lambang berbentuk perisai segi enam yang distilir (gesty leerd), yang maksudnya melindungi Kota Besar Surabaya.

Lukisan Tugu Pahlawan melambangkan kepahlawanan putera-puteri Surabaya dalam mempertahankan Kemerdekaan melawan kaum penjajah.

Lukisan ikan Sura dan Baya yang berarti Sura Ing Baya melambangkan sifat keberanian putera-puteri Surabaya yang tidak gentar menghadapi sesuatu bahaya.

Warna-warna biru, hitam, perak (putih) dan emas (kuning) dibuat sejernih dan secermelang mungkin, agar dengan demikian dihasilkan suatu lambang yang memuaskan.

info

•April 15, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam r angka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
perlu dilakukan langkah-langkah penyelarasan dan penataan
kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ada, sebagai upaya
penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta
pemberdayaan Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyar akat
melalui langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik,
kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan Daerah serta
ketersediaan sumber daya aparatur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Per aturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Mengingat
: 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negar a Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembar an Negara Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peratur an Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembar an Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peratur an Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III//2008
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan
Daerah.

3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratur an Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daer ah adalah Daerah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Per wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah adalah
unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daer ah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daer ah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surabaya.
10. Dinas adalah Dinas Kota Surabaya.
11. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kota Surabaya yang
terdiri dari Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Inspektorat dan
Kantor .
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.

4
14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
15. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 3
(1) Organisasi Per angkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas;
d. Lembaga Teknis ;
e. Kecamatan;
f. Kelurahan.
(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dibantu oleh:
a. Asisten Pemerintahan;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum;
d. Asisten Kesejahteraan Rakyat.
(3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dipimpin oleh Sekretar is DPRD, yang membawahi:
a. Bagian Umum;
b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan;
c. Bagian Informasi dan Protokol.

5
(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang terdiri dari:
a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
b. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
c. Dinas Kesehatan;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
f. Dinas Kebakaran;
g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
i. Dinas Per tanian;
j. Dinas Per hubungan;
k. Dinas Per dagangan dan Perindustrian;
l. Dinas Tenaga Kerja;
m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
o. Dinas Sosial;
p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
r. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
(5) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur uf d
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kantor,
kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang
Direktur, dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, terdiri
dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan;
b. Badan Lingkungan Hidup;
c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyar akat;
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
e. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal;
f. Badan Kepegawaian dan Diklat;

6
g. Badan Arsip dan Perpustakaan;
h. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie;
i. Inspektorat;
j. Kantor Ketahanan Pangan.
(6) Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang Camat.
(7) Kelurahan masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah.
(8) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Daerah ini.
(9) Daftar Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampir an II Peraturan
Daerah ini.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 4
(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a membawahi:
a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b. Bagian Hukum;
c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b membawahi:
a. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
b. Bagian Bina Program;
c. Bagian Kerjasama.
(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf c membawahi:
a. Bagian Umum dan Protokol;
b. Bagian Perlengkapan;
(4) Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf d membawahi:
a. Bagian Hubungan Masyarakat;
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

7
Paragraf 1
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pasal 5
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a membawahi:
a. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
b. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
c. Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Wilayah.
Paragraf 2
Bagian Hukum
Pasal 6
Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
b. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum;
c. Sub Bagian Bantuan Hukum.
Paragraf 3
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Pasal 7
Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c membawahi:
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi
Pemerintahan;
c. Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik.
Paragraf 4
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
Pasal 8
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a membawahi:
a. Sub Bagian Pembinaan BUMD;
b. Sub Bagian Perekonomian.

8
Paragraf 5
Bagian Bina Program
Pasal 9
Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2)
hur uf b membawahi:
a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Pr ogram;
b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Paragraf 6
Bagian Kerjasama
Pasal 10
Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2)
hur uf c membawahi:
a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
b. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama.
Paragraf 7
Bagian Umum dan Protokol
Pasal 11
Bagian Umum dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf a membawahi:
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi;
c. Sub Bagian Protokol.
Paragraf 8
Bagian Perlengkapan
Pasal 12
Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 3)
hur uf b membawahi:
a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan;

9
b. Sub Bagian Pengadaan;
c. Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Perbengkelan.
Paragraf 9
Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal 13
Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf a membawahi:
a. Sub Bagian Layanan Informasi;
b. Sub Bagian Liputan Berita dan Pers;
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan.
Paragraf 10
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 14
Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf b membawahi:
a. Sub Bagian Pengembangan Potensi SDM Masyarakat;
b. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat;
c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Paragraf 1
Bagian Umum
Pasal 15
Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a
membawahi:
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Rumah Tangga.

10
Paragraf 2
Bagian Rapat dan Perundang-undangan
Pasal 16
Bagian Rapat dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b membawahi:
a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
b. Sub Bagian Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.
Paragraf 3
Bagian Informasi dan Protokol
Pasal 17
Bagian Informasi dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf c membawahi:
a. Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Penjaringan Aspirasi
Masyarakat;
b. Sub Bagian Protokol dan Pengendalian Sistem Keamanan.
Bagian Ketiga
Dinas
Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Pasal 18
(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Mar ga dan Pematusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perancangan dan Pemanfaatan;
d. Bidang Jalan dan Jembatan;
e. Bidang Pematusan;
f. Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

11
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Perancangan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Perancangan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Perancangan Pematusan;
c. Seksi Pemanfaatan.
(4) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d membawahi:
a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
(5) Bidang Pematusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
membawahi:
a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pematusan;
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pematusan.
(6) Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
a. Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan
Jembatan;
b. Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Pematusan.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 2
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Pasal 19
(1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf b terdir i dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;

12
c. Bidang Tata Ruang;
d. Bidang Permukiman;
e. Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
f. Bidang Tata Bangunan;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
membawahi:
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
(4) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d
membawahi:
a. Seksi Program dan Perencanaan Teknis;
b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan.
(5) Bidang Pemetaan dan Pengukuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Pemetaan;
b. Seksi Pengukuran.
(6) Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f membawahi:
a. Seksi Perizinan Bangunan;
b. Seksi Pengendalian Bangunan.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.

13
Paragraf 3
Dinas Kesehatan
Pasal 20
(1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 4)
huruf c terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
(3) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c membawahi:
a. Seksi Kesehatan Dasar ;
b. Seksi Kesehatan Rujukan;
c. Seksi Kesehatan Khusus.
(4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d membawahi:
a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
b. Seksi Wabah dan Bencana;
c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;

14
b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
(6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f membawahi:
a. Seksi Jaminan Kesehatan;
b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
c. Seksi Kefarmasian.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 4
Dinas Pendidikan
Pasal 21
(1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 4)
huruf d terdir i dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendidikan Dasar;
d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
e. Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah;
f. Bidang Ketenagaan;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hur uf c membawahi:
a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar ;
b. Seksi Kurikulum dan Pembinaan Pendidikan Dasar;
c. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar.

15
(4) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan
Kejuruan;
b. Seksi Kurikulum;
c. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
(5) Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Pendidikan Masyarakat;
b. Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan PAUD;
c. Seksi Kesenian dan Olahraga Pendidikan.
(6) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
membawahi:
a. Seksi Tenaga Fungsional;
b. Seksi Tenaga Non Fungsional.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 5
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 22
(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf e terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Operasional Kebersihan;
d. Bidang Sar ana dan Prasarana;
e. Bidang Per tamanan dan Penerangan Jalan;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

16
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Operasional Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c membawahi:
a. Seksi Pembersihan Jalan dan Taman;
b. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah.
(4) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d membawahi:
a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana;
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
(5) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Pertamanan;
b. Seksi Penerangan Jalan;
c. Seksi Dekorasi.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 6
Dinas Kebakaran
Pasal 23
(1) Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf f terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan;
d. Bidang Pembinaan Operasional;
e. Bidang Sarana dan Prasarana;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

17
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi;
b. Seksi Pelatihan.
(4) Bidang Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d membawahi:
a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
b. Seksi Pengusutan dan Laboratorium.
(5) Bidang Sar ana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e membawahi:
a. Seksi Pengadaan dan Distribusi;
b. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 7
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pasal 24
(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang Per encanaan dan Perkembangan Kependudukan;
e. Bidang Pencatatan Sipil;
f. Bidang Data dan Informasi;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

18
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c membawahi:
a. Seksi Mutasi WNI dan Orang Asing;
b. Seksi Fasilitasi Kependudukan.
(4) Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
a. Seksi Perencanaan Kependudukan;
b. Seksi Perkembangan dan Pengendalian Kependudukan.
(5) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf e membawahi:
a. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian;
b. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
(6) Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f membawahi:
a. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;
b. Seksi Pelayanan Informasi.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 8
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 25
(1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf h terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pos dan Telekomunikasi;
d. Bidang Aplikasi dan Telematika;
e. Bidang Sar ana Komunikasi dan Diseminasi Infor masi;

19
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c membawahi:
a. Seksi Pos dan Standarisasi;
b. Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi
Postel.
(4) Bidang Aplikasi dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d membawahi:
a. Seksi Aplikasi dan Database;
b. Seksi Telematika.
(5) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
b. Seksi Kelembagaan Komunikasi.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 9
Dinas Pertanian
Pasal 26
(1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf i terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perikanan dan Kelautan;
d. Bidang Peternakan;
e. Bidang Per tanian dan Kehutanan;
f. UPTD;

20
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c membawahi:
a. Seksi Usaha dan Produksi;
b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Sumber Daya.
(4) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
membawahi:
a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
b. Seksi Usaha dan Produksi Peternakan.
(5) Bidang Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
b. Seksi Kehutanan.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 10
Dinas Perhubungan
Pasal 27
(1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf j terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sar ana dan Prasarana Transportasi;
d. Bidang Lalu Lintas;
e. Bidang Angkutan;
f. Bidang Pengendalian dan Operasional;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

21
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Sarana dan Prasarana Transpor tasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi;
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transpor tasi.
(4) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
membawahi:
a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
(5) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
membawahi:
a. Seksi Angkutan Darat;
b. Seksi Angkutan Laut dan Udara.
(6) Bidang Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f membawahi:
a. Seksi Penertiban;
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 11
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pasal 28
(1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf k terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perdagangan;
d. Bidang Industri;
e. Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

22
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
membawahi:
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
(4) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
membawahi:
a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
(5) Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Promosi;
b. Seksi Pendaftaran Perusahaan.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 29
(1) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf l terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga
Kerja;
d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

23
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja.
(4) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
a. Seksi Hubungan Industrial;
b. Seksi Syarat Kerja.
(5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 13
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 30
(1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf m ter diri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
d. Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan;
e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;

24
f. Bidang Kas dan Akuntansi;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan.
(3) Bidang Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Pajak Hotel dan Restoran;
b. Seksi Pajak Hiburan dan Reklame;
c. Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir.
(4) Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
a. Seksi Perimbangan Pajak;
b. Seksi Perimbangan Bukan Pajak;
c. Seksi Lain-lain Pendapatan.
(5) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Anggaran Pendapatan;
b. Seksi Anggaran Belanja;
c. Seksi Perbendaharaan.
(6) Bidang Kas dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf f membawahi:
a. Seksi Kas;
b. Seksi Akuntansi;
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.

25
Paragraf 14
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 31
(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf n terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kebudayaan;
d. Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum;
e. Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata;
f. Bidang Obyek dan Promosi Wisata;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
membawahi:
a. Seksi Seni Budaya;
b. Seksi Sejarah, Museum dan Cagar Budaya.
(4) Bidang Rekreasi dan Hibur an Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d membawahi:
a. Seksi Rekreasi;
b. Seksi Hiburan Umum.
(5) Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Jasa Kepariwisataan;
b. Seksi Sarana Kepariwisataan.
(6) Bidang Obyek dan Promosi Wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f membawahi:
a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan;

26
b. Seksi Promosi Kepariwisataan.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 15
Dinas Sosial
Pasal 32
(1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o
ter diri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Bina Organisasi Sosial;
b. Seksi Bina Swadaya Sosial.
(4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf d membawahi:
a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang
Cacat.
(5) Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Bina Sosial Keagamaan;
b. Seksi Perlindungan Sosial.

27
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 16
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 33
(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf p terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
d. Bidang Usaha Koperasi;
e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.
(4) Bidang Usaha Koper asi sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) huruf
d membawahi:
a. Seksi Jasa dan Pemasaran;
b. Seksi Kemitraan dan Permodalan.
(5) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Usaha Mikro;
b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.

28
Paragraf 17
Dinas Pemuda dan Olahraga
Pasal 34
(1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (4) huruf q terdir i dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kepemudaan;
d. Bidang Olahraga Prestasi;
e. Bidang Olahraga Rekreasi;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
membawahi:
a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan;
c. Seksi Wawasan dan Kreatifitas.
(4) Bidang Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hur uf d membawahi:
a. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuar aan.
(5) Bidang Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hur uf e membawahi:
a. Seksi Olahraga Khusus dan Lansia;
b. Seksi Olahraga Umum dan Tradisional.
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.

29
Paragraf 18
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Pasal 35
(1) Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf r terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengadaan dan Pengamanan;
d. Bidang Pemanfaatan Tanah;
e. Bidang Pemanfaatan Bangunan;
f. Bidang Pengendalian;
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pengadaan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Pengadaan;
b. Seksi Pengamanan.
(4) Bidang Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf d membawahi:
a. Seksi Pemanfaatan Tanah I;
b. Seksi Pemanfaatan Tanah II;
c. Seksi Gambar dan Pemetaan.
(5) Bidang Pemanfaatan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e membawahi :
a. Seksi Pemanfaatan Rumah I;
b. Seksi Pemanfaatan Rumah II dan Bangunan;
(6) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f membawahi:
a. Seksi Penyuluhan dan Penertiban;
b. Seksi Penanganan Sengketa Bangunan.
c. Seksi Penanganan Sengketa Tanah.
(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur uf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.

30
Bagian Keempat
Lembaga Teknis
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan
Pasal 36
(1) Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (5) huruf a terdiri dari:
a. Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan;
d. Bidang Fisik dan Prasarana;
e. Bidang Ekonomi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja;
c. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan dan Kependudukan.
(4) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d membawahi:
a. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Wilayah;
b. Sub Bidang Perhubungan dan Pematusan.
(5) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hur uf e
membawahi:
a. Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Pariwisata;
b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

31
Paragraf 2
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 37
(1) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) huruf b terdiri dari:
a. Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
d. Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
e. Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan;
f. UPTB;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c membawahi:
a. Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan;
b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.
(4) Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
b. Sub Bidang Peningkatan dan Penyuluhan Kualitas Lingkungan.
(5) Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi;
b. Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan.
(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur uf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.

32
Paragraf 3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 38
(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyar akat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c terdiri dari:
a. Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesatuan Bangsa;
d. Bidang Penanganan Strategis;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
f. UPTB;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf c membawahi:
a. Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga;
b. Sub Bidang Fasilitasi Politik.
(4) Bidang Penanganan Str ategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d membawahi:
a. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
(5) Bidang Perlindungan Masyar akat sebagaimana di maksud pada
ayat (1) huruf e membawahi:
a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
b. Sub Bidang Bela Negara.
(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.

33
Paragraf 4
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Pasal 39
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d terdiri dari :
a. Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ketahanan Ekonomi;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
g. UPTB;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf c membawahi :
a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d membawahi :
a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna.
(5) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e membawahi :
a. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan;
b. Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan.

34
(6) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :
a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
(7) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 5
Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
Pasal 40
(1) Badan Koordinasi Pelayanan dan Pananaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e terdiri dari:
a. Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kerjasama dan Promosi;
d. Bidang Pelayanan dan Pengendalian;
e. Bidang Pengembangan Potensi Investasi;
f. UPTB;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Kerjasama dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c membawahi:
a. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
b. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal.
(4) Bidang Pelayanan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d membawahi:
a.
Sub Bidang Pelayanan Investasi;
b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan.

35
(5) Bidang Pengembangan Potensi Investasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
b. Sub Bidang Daya Tarik Investasi.
(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur uf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 6
Badan Kepegawaian dan Diklat
Pasal 41
(1) Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (5) huruf f terdiri dari:
a. Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Diklat;
d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;
e. Bidang Mutasi Pegawai;
f. UPTB;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
membawahi:
a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional;
b. Sub Bidang Diklat Teknis.
(4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
b. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.

36
(5) Bidang Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e membawahi:
a. Sub Bidang Mutasi Fungsional;
b. Sub Bidang Mutasi Non Fungsional.
(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur uf f membawahi
Sub Bagian Tata Usaha.
Paragraf 7
Badan Arsip dan Perpust akaan
Pasal 42
(1) Badan Arsip dan Per pustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat ( 5) huruf g terdiri dari:
a. Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembinaan;
d. Bidang Informasi dan Layanan;
e. Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan;
f. UPTB;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
membawahi:
a. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;
b. Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan.
(4) Bidang Informasi dan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d membawahi:
a. Sub Bidang Informasi dan Layanan Kearsipan;
b. Sub Bidang Informasi dan Layanan Kepustakaan.

37
(5) Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Sub Bidang Akuisisi dan Deposit Kear sipan;
b. Sub Bidang Pengadaan dan Pengolahan Kepustakaan.
(6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Sub
Bagian Tata Usaha.
Paragraf 8
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Pasal 43
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h terdiri dari:
a. Rumah Sakit Umum Daerah;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
d. Bidang Penunjang Medik;
e. Bidang Diklat dan Promosi Kesehatan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik;
c. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c membawahi:
a. Seksi Pelayanan Medik;
b. Seksi Keperawatan.
(4) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d membawahi:
a. Seksi Farmasi;
b. Seksi Penunjang Diagnostik.

38
(5) Bidang Diklat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e membawahi:
a. Seksi Diklat dan Penelitian;
b. Seksi Pemasaran dan Pr omosi Kesehatan.
Paragraf 9
Inspektorat
Pasal 44
(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf i
ter diri dari:
a. Inspektorat;
b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
(3) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c membawahi:
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,
Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu
Wilayah I;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,
Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu
Wilayah I.

39
(4) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d membawahi:
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,
Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu
Wilayah II;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,
Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu
Wilayah II.
(5) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e membawahi:
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,
Pemerintahan dan Kemasyarakatan I Inspektur Pembantu
Wilayah III;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,
Pemerintahan dan Kemasyarakatan II Inspektur Pembantu
Wilayah III.
Paragraf 10
Kantor Ketahanan Pangan
Pasal 45
Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) huruf j terdiri dari:
a. Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan;
d. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kelima
Kecamatan
Pasal 46
(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf e
terdiri dari:
a. Kecamatan;

40
b. Sekretariat;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Perekonomian;
g. Seksi Fisik dan Prasarana;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.
Bagian Keenam
Kelurahan
Pasal 47
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f
terdiri dari:
a. Kelurahan;
b. Sekretariat;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 48
(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1)
huruf a merupakan unsur staf yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

41
(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
Dinas dan Lembaga Teknis.
(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas dan Lembaga
Teknis;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan
Daerah;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan Daer ah;
dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diber ikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 49
(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
hur uf b merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD.
(4) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Daerah.

42
(5) Sekretariat DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan
DPRD.
(6) Sekretaris DPRD secar a teknis operasional berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga
Dinas
Pasal 50
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Daer ah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Rincian tugas dan fungsi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerah.
(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Keempat
Lembaga Teknis
Paragraf 1
Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 51
(1) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

43
(2) Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
(3) Lembaga Teknis dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pengelolaan ketatausahaan Lembaga Teknis Daer ah;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Daerah.
(5) Kepala Badan, Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Daer ah melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan
Pasal 52
(1) Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (5) huruf a merupakan unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang perencanaan pembangunan.
(3) Badan Perencanaan Pembangunan dalam m elaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis per encanaan;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan;
d. pengelolaan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

44
(4) Rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
(5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.
Paragraf 3
Inspektorat
Pasal 53
(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf i
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
Daerah.
(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemer intahan di daerah.
(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
fungsi:
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan;
d. pengelolaan ketatausahaan inspektorat;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Rincian tugas dan fungsi Inspektor at diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Daerah.
(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Daerah dan secar a administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Bagian Kelima
Kecamatan
Pasal 54
(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

45
(2) Camat menyelenggarakan tugas umum pemer intahan meliputi:
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggar aan ketentraman dan
ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
Kelurahan.
(3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
(4) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
(5) Rincian tugas dan fungsi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Daerah.
(6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

46
Bagian Keenam
Kelurahan
Pasal 55
(1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f
merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam
wilayah Kecamatan.
(2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah melalui Camat.
(3) Lurah mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;
b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah.
(4) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
(5) Pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
ayat (3) :
a. disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan
memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
b. disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
c. ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(6) Rincian tugas dan fungsi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Daerah.
(7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan
koor dinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang ber ada di
wilayah kerjanya.

47
BAB V
STAF AHLI
Pasal 56
Untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dapat diangkat
Staf Ahli sesuai beban tugas dan kebutuhan.
Pasal 57
(1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Staf Ahli dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
(3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Kepala Daer ah di luar
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(4) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekr etaris Daerah.
BAB VI
UPTD dan UPTB
Pasal 58
(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Pada Badan dapat dibentuk UPTB sesuai kebutuhan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 59
Pada setiap Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

48
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 60
(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta
pembiayaan kegiatan Perangkat Daerah, dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Eselonisasi jabatan Perangkat Daer ah ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 61
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Or ganisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Or ganisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya (Lembar an Daerah Kota Surabaya Tahun 2005
Nomor 2/D);
c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Organisasi Dinas Kota Sur abaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) ;

49
e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Or ganisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);
f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Or ganisasi Kelurahan Kota Sur abaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);
g. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2005 tentang Staf
Khusus Kepala Daerah (Ber ita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005
Nomor 39/E);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2008
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum
,
MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
I. UMUM
Or ganisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah,
Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan. Perangkat Daerah tersebut akan membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
Antara Pemer intah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Penataan organisasi Perangkat Daerah ini didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang
pelaksanaannya telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah,
cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis,
jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan
pemerintahan daerah, ser ta sarana dan prasarana penunjang tugas.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.

2
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.

3
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Koordinasi pelaksanaan tugas Dinas dan Lembaga
Teknis mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan
administratif.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 49 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
ayat (6) : Pengertian pertanggungjawaban Sekretaris DPRD
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban
administratif, yang meliputi penyusunan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD. Hal ini
dimaksudkan agar ter cipta kinerja Perangkat Daerah
secara optimal, dengan demikian Sekretaris DPRD
bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris
Daerah.
Pasal 50 ayat (1) : Cukup jelas.

4
ayat (2) : Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah
penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Provinsi Jawa Timur kepada Daerah untuk
melaksanakan tugas tertentu.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban
administratif, yang meliputi penyusunan kebijakan,
perencanaan,pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelapor an pelaksanaan tugas Dinas. Hal ini
dimaksudkan agar ter cipta kinerja Perangkat Daerah
secara optimal, dengan demikian Kepala Dinas bukan
mer upakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Pasal 51 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan, Kepala
Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban
administratif, yang meliputi penyusunan kebijakan,
perencanaan,pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Badan, Kantor dan
Rumah Sakit Umum Daerah. Hal ini dimaksudkan agar
tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal,
dengan demikian Kepala Dinas, Kepala Badan dan
Kepala Kantor bukan mer upakan bawahan langsung
Sekretaris Daerah.
Pasal 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Pertanggungjawaban langsung kepada Kepala Daerah
dimaksudkan agar ter cipta akuntabilitas dan
objektifitas hasil pemeriksaan/pengawasan.
Pasal 54 : Cukup jelas.
Pasal 55 ayat (1) : Cukup jelas.

5
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara
lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan
dan pengaturan kehidupan masyarakat yang
dilimpahkan kepada Lurah.
Yang dimaksud dengan ur usan pembangunan antara
lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan
sarana prasarana fasilitas umum, antara lain : jalan,
jembatan, irigasi dan pasar sesuai dengan kewenangan
yang dilimpahkan kepada Lurah.
Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antar a
lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan
kehidupan sosial budaya masyarakat, antara lain :
bidang kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.
Pasal 56 : Cukup jelas.
Pasal 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas.
Pasal 59 : Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara
lain : auditor, perencana, pustakawan, arsiparis, dan
pranata komputer.
Pasal 60 : Cukup jelas.
Pasal 61 : Cukup jelas.
Pasal 62 : Cukup jelas.
Pasal 63 : Cukup jelas.
Pasal 64 : Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 DESEMBER 2008
DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SURABAYA
NO KECAMATAN NO KELURAHAN
1 2 3 4
1.
Genteng
1.
Embong Kaliasin
2.
Genteng
3.
Kapasari
4.
Ketabang
5.
Peneleh
2.
Bubutan
1.
Alun-Alun Contong
2.
Bubutan
3.
Gundih
4.
Jepara
5.
Tembok Dukuh
3.
Tegalsari
1.
Dr. Soetomo
2.
Kedungdoro
3.
Keputran
4.
Tegalsari
5.
Wonorejo
4.
Simokerto
1.
Simokerto
2.
Kapasan
3.
Sidodadi
4.
Simolawang
5.
Tambakrejo
5.
Tambaksari
1.
Tambaksari
2.
Ploso
3.
Gading
4.
Pacarkembang
5.
Rangkah
6.
Pacarkeling

2
1 2 3 4
6.
Gubeng
1.
Mojo
2.
Airlangga
3.
Kertajaya
4.
Gubeng
5.
Baratajaya
6.
Pucang Sewu
7.
Krembangan
1.
Krembangan Selatan
2.
Kemayoran
3.
Perak Barat
4.
Mor okrembangan
5.
Dupak
8.
Semampir
1.
Ampel
2.
Pegirian
3.
Wonokusumo
4.
Ujung
5.
Sidotopo
9.
Pabean Cantian
1.
Bongkaran
2.
Nyamplungan
3.
Krembangan Utara
4.
Perak Utar a
5.
Perak Timur
10.
Wonokromo
1.
Wonokromo
2.
Jagir
3.
Ngagel
4.
Ngagel Rejo
5.
Darmo
6.
Sawunggaling
11.
Sawahan
1.
Petemon
2.
Sawahan
3.
Banyu Urip
4.
Putat Jaya
5.
Kupang Krajan
6.
Pakis

3
1 2 3 4
12.
Tandes
1.
Gedangasin
2.
Tandes Lor
3.
Tubanan
4.
Gadel
5.
Tandes Kidul
6.
Karangpoh
7.
Balongsari
8.
Bibis
9.
Manukan Kulon
10.
Buntaran
11.
Manukan Wetan
12.
Banjar Sugihan
13.
Karang Pilang
1.
Karang Pilang
2.
Kebraon
3.
Kedurus
4.
Waru Gunung
14.
Wonocolo
1.
Sidosermo
2.
Bendul Merisi
3.
Margorejo
4.
Jemur Wonosari
5.
Siwalankerto
15.
Rungkut
1.
Kalirungkut
2.
Rungkut Kidul
3.
Kedung Baruk
4.
Penjaringansari
5.
Wonorejo
6.
Medokan Ayu
16.
Sukolilo
1.
Keputih
2.
Gebang Putih
3.
Klampis Ngasem
4.
Menur Pumpungan
5.
Nginden Jangkungan
6.
Semolowaru
7.
Medokan Semampir

4
1 2 3 4
17.
Kenjer an
1.
Tanah Kali Kedinding
2.
Sidotopo Wetan
3.
Bulak Banteng
4.
Tambak Wedi
18.
Benowo
1.
Kandangan
2.
Klakahrejo
3.
Sememi
4.
Tambak Oso Wilangun
5.
Romokalisari
19.
Lakarsantri
1.
Bangkingan
2.
Jeruk
3.
Lakarsantri
4.
Lidah Kulon
5.
Lidah Wetan
6.
Sumurwelut
20.
Mulyorejo
1.
Mulyorejo
2.
Manyar Sabr angan
3.
Kejawan Putih Tambak
4.
Kalisari
5.
Dukuh Sutorejo
6.
Kalijudan
21.
Tenggilis Mejoyo
1.
Tenggilis Mejoyo
2.
Prapen
3.
Panjang Jiwo
4.
Kendangsari
5.
Kutisari
22.
Gunung Anyar
1.
Gunung Anyar
2.
Rungkut Tengah
3.
Rungkut Menanggal
4.
Gunung Anyar Tambak
23.
Jambangan
1.
Jambangan
2.
Karah

5
1 2 3 4
3.
Kebonsari
4.
Pagesangan
24.
Gayungan
1.
Gayungan
2.
Ketintang
3.
Menanggal
4.
Dukuh Menanggal
25.
Wiyung
1.
Wiyung
2.
Jajar Tunggal
3.
Babatan
4.
Balas Klumprik
26.
Dukuh Pakis
1.
Dukuh Pakis
2.
Dukuh Kupang
3.
Gunung Sari
4.
Pradah Kalikendal
27.
Asem Rowo
1.
Asem Rowo
2.
Genting
3.
Kalianak
4.
Tambak Langon
5.
Greges
28.
Sukomanunggal
1.
Sukomanunggal
2.
Tanjungsari
3.
Sonokwijenan
4.
Putat Gede
5.
Simomulyo
29.
Bulak
1.
Bulak
2.
Kedung Cowek
3.
Komplek Kenjeran
4.
Kenjeran
5.
Sukolilo
30.
Pakal
1.
Pakal
2.
Babat Jerawat

6
1 2 3 4
3.
Benowo
4.
Sumberejo
5.
Tambak Dono
31
Sambiker ep
1.
Sambikerep
2.
Made
3.
Beringin
4.
Lontar
WALIKOTA SURABAYA,
t td
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
BAMBANG DWI HARTONO
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,
MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.
Peanta Tingkat I
NIP. 510 124 857

selamat datang

•April 15, 2009 • 1 Komentar

Selamat datang di Kelurahan “TEGAL SARI” – kecamatan Tegalsari – Kota Suarabaya.

Kantor Kelurahan Tegalsari

Alamat : Jl. Kampung Malang Tengah I/9, Surabaya

Telp : 031 – 5343023

Nama Lurah : Djatmika Oetama, SH

Alamat : Perumahan Larangan Mega Asri A 25 Sidoarjo Telp. (031) 71657356

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.